Terjepitnya Kelas Menengah Indonesia di Tengah Krisis Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah

 

Kata Kunci Utama: Kelas Menengah Indonesia, Tekanan Ekonomi, Konsumsi Rumah Tangga, Subsidi Pemerintah, Krisis Ekonomi

 

Kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan tekanan yang luar biasa bagi kelas menengah. Mereka, yang seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, kini menghadapi tantangan berat. Pendapatan yang stagnan di tengah meningkatnya biaya hidup membuat mereka terpaksa mengandalkan tabungan untuk bertahan, sebuah fenomena yang belakangan dikenal dengan istilah "makan tabungan" atau "mantab".

Sementara itu, meski tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan pemerintah, kelas menengah juga tidak memiliki cukup dana untuk berinvestasi atau membangun cadangan keuangan yang sehat. Situasi ini semakin diperburuk dengan berbagai kebijakan pemerintah yang justru menambah beban ekonomi mereka.

 

Menyusutnya Jumlah Kelas Menengah di Indonesia

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam jumlah kelas menengah Indonesia. Pada 2019, jumlah kelas menengah masih mencapai 57,33 juta orang, namun pada 2024 jumlah tersebut menyusut menjadi 47,8 juta. Dampak penurunan ini sangat besar bagi perekonomian, mengingat lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga.

Seiring dengan penurunan jumlah kelas menengah, kontribusi mereka terhadap konsumsi rumah tangga juga berkurang dari 43,3% menjadi hanya 36% dalam lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa daya beli kelas menengah terus melemah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

 

Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kelas Menengah

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan seperti subsidi, insentif pajak, dan program sosial lainnya untuk membantu masyarakat, termasuk kelas menengah. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Prakerja telah diperkenalkan sebagai bentuk jaring pengaman sosial. Namun, efek dari program-program tersebut masih belum sepenuhnya dirasakan oleh kelas menengah.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, serta kewajiban potongan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), justru dianggap sebagai "bom waktu" bagi kelas menengah. Kebijakan ini semakin mempersempit ruang gerak finansial mereka, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa beralih ke pinjaman online (pinjol) ilegal dengan bunga tinggi, yang hanya menambah beban keuangan mereka.

 

Menghadapi Masa Depan yang Tidak Pasti

Dengan tekanan ekonomi yang kian meningkat, banyak keluarga kelas menengah yang harus mengorbankan mimpi mereka untuk memiliki tabungan atau investasi. Sebaliknya, mereka kini terjebak dalam situasi di mana seluruh pendapatan habis untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, dan cicilan.

Data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nilai di bawah Rp100 juta terus menurun, sementara tabungan di atas Rp5 miliar justru meningkat. Hal ini memperkuat kesan bahwa kesenjangan ekonomi semakin melebar, di mana yang kaya semakin kaya, dan kelas menengah kian terjepit.

 

Tekanan Biaya Hidup yang Meningkat

Salah satu penyebab utama terjepitnya kelas menengah adalah meningkatnya biaya hidup. Harga kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman terus naik, sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini menyebabkan pendapatan kelas menengah habis hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tanpa tersisa untuk menabung atau membeli barang non-esensial. Keadaan ini memaksa banyak dari mereka menguras tabungan untuk bertahan hidup, bahkan sebagian harus berutang melalui pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi.

Tekanan ini diperparah dengan biaya transportasi, pendidikan, dan perumahan yang juga meningkat. Sebagian kelas menengah bahkan terpaksa mengorbankan kebutuhan sekunder seperti hiburan atau tabungan pensiun demi bisa terus bertahan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kelas menengah kini berada di persimpangan yang sangat rentan, karena mereka tidak lagi bisa merencanakan masa depan secara finansial.

 

Kesenjangan Ekonomi yang Semakin Melebar

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin nyata, dengan tabungan di bawah Rp100 juta yang menurun, sementara tabungan di atas Rp5 miliar justru meningkat. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa kekayaan semakin terpusat pada golongan tertentu, sementara kelas menengah terus berada di tengah-tengah, terjepit antara kelompok elit yang semakin kaya dan golongan miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kondisi ini berbahaya bagi stabilitas ekonomi jangka panjang, karena kelas menengah adalah motor penggerak utama konsumsi domestik. Jika daya beli mereka terus tergerus, maka laju pertumbuhan ekonomi akan ikut melambat. Kelas menengah yang dulunya dianggap sebagai pilar stabilitas ekonomi kini berpotensi jatuh ke dalam jurang kemiskinan jika kebijakan pemerintah tidak segera memberikan solusi konkret.

 

Peran Vital Kelas Menengah dalam Ekonomi Nasional

Kelas menengah memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama melalui kontribusi mereka terhadap konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kekuatan konsumsi kelas menengah inilah yang mendorong laju pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan investasi di sektor-sektor vital.

Namun, dengan menurunnya jumlah kelas menengah dan berkurangnya daya beli mereka, roda perekonomian bisa terhenti. Pemerintah harus menyadari bahwa keberlanjutan kelas menengah adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Solusi yang diberikan tidak cukup hanya berupa insentif pajak atau subsidi, tetapi perlu ada upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban biaya hidup yang semakin mencekik.

 

Kelas menengah Indonesia kini berada di ambang krisis, dan jika tidak segera diatasi, mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju bisa sirna. Pemerintah harus segera bertindak dengan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran untuk melindungi kelas menengah dari tekanan ekonomi yang semakin besar.